Tuesday, August 20, 2013

Reformasi Pendidikan di Indonesia

Krisis  yang dialami bangsa Indonesia baik ekonomi, politik dan keamanan belum juga dapat di atasi. Berbagai krisis tersebut di atas berdampak negatif terhadap dunia pendidikan dengan memunculkan keseimbangan baru pendidikan. Pada keseimbangan baru ini, pelayanan pendidikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara seperti biasa (bussines as ussual).  Orientasi pelayanan pendidikan dengan menggunakan cara berfikir lama tidak dapat diterapkan dengan begitu saja, dan bahkan mungkin tidak dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan pada keseimbangan baru ini. Cara-cara berpikir baru dan terobosan-terobosan baru harus diperkenalkan dan diciptakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan pada saat ini dan di masa mendatang. Dengan kata lain, reformasi pendidikan merupakan suatu imperative action.
     Reformasi pendidikan adalah proses yang kompleks, berwajah majemuk dan memiliki jalinan tali-temali yang amat interaktif, sehingga reformasi pendidikan memerlukan pengerahan segenap potensi yang ada dan dalam tempo yang panjang. Betapa kompleksnya reformasi pendidikan dapat difahami karena tempo yang diperlukan amat panjang, jauh lebih panjang apabila dibandingkan tempo yang diperlukan untuk melakukan reformasi ekonomi, apalagi dibandingkan tempo yang diperlukan untuk reformasi politik.  Seminar reformasi di Jerman Timur yang diselenggarakan sehabis tembok Berlin diruntuhkan mencatat bahwa untuk reformasi politik diperlukan waktu cukup enam bulan. Untuk reformasi ekonomi diperlukan waktu enam tahun, dan untuk reformasi pendidikan diperlukan waktu enam puluh tahun. Sungguhpun demikian, hasil dan produk setiap fase atau periode tertentu dari reformasi pendidikan harus dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu, yang lebih penting adalah reformasi pendidikan harus memberikan peluang (room for manoeuvre) bagi siapapun yang aktif dalam pendidikan untuk mengembangkan langkah-langkah baru yang memungkinkan peningkatan mutu pendidikan.
     Reformasi pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih etektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk itu dalam reformasi dua hal yang perlu dilakukan: a) mengidentifikasi atas berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan, dan, b) merumuskan reformasi yang bersifat strategik dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, kondisi yang diperlukan dan program aksi yang harus diciptakan merupakan titik sentral yang perlu diperhatikan dalam setiap reformasi pendidikan. Dengan kata lain, reformasi pendidikan harus mendasarkan pada realitas sekolah yang ada, bukan mendasarkan pada etalase atau jargon-jargon pendidikan semata. Reformasi hendaknya didasarkan fakta dan hasil penelitian yang memadai dan valid, sehingga dapat dikembangkan program reformasi yang utuh, jelas dan realistis.
     Apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai tujuan reformasi yang memadai? Terdapat tuntutan yang merupakan keharusan untuk dipenuhi agar reformasi dapat berjalan mencapai tujuan. Meskipun demikian, tidak ada senjata pamungkas yang dapat memastikan keberhasilan reformasi. Pendekatan sistemik mengisyaratkan agar dalam reformasi tidak ada faktor yang tertinggal. Reformasi harus menekankan pada faktor kunci yang akan mempengaruhi faktor-faktor lain secara simultan, sehingga reformasi akan melibatkan seluruh faktor 'yang penting, dan menempatkan semua faktor tersebut dalam suatu sistem yang bersifat organik.
     Implementasi reformasi pendidikan yang berada di antara kebijakan publik dan kebijakan yang mendasarkan pada mekanisme pasar tersebut, memusatkan pada empat dimensi: Dimensi Kultural-Fondasional, dimensi Politik-Kebijakan, dimensi Teknis-Operasional, dan dimensi Kontekstual.
     Dimensi kultural berkaitan dengan nilai, keyakinan dan norma-norma berkaitan dengan pendidikan, seperti apa sekolah itu?, siapa guru itu? Seberapa jauh materi yang harus dipelajari oleh siswa? dan, siapa siswa itu? Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol sekolah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan gambaran fungsi dan tanggung jawab serta peranan komponen sekolah: kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, siswa, bahkan orang tua siswa.
 Secara khusus, reformasi pendidikan ditunjukkan oleh perilaku dan peran baru siswa khususnya dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Perubahan pada diri siswa tersebut sebagai hasil adanya perubahan perilaku pada diri guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar khususnya, dan perubahan iklim sekolah pada umumnya.
     Perubahan perilaku guru merupakan perubahan pada aspek teknis yang dapat disebabkan oleh aspek politik. Namun, reformasi pendidikan tidak dan lebih dari sekedar dimensi teknis dan politik, melainkan harus meletakkan dimensi kultural dalam proses reformasi. Sayangnya, aspek kultural merupakan sesuatu yang bersifat relatif abstrak sekaligus sulit untuk dikendalikan. Aspek kultural dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai dan keyakinan ini merupakan inti dari reformasi pendidikan.
     Berkaitan dengan dimensi kultural ini, sekolah harus diperlakukan sebagai suatu institusi yang memiliki otonomi dan kehidupan (organik), bukan sekedar institusi yang merupakan bagian dari suatu sistem yang besar (mekanik). Sebagai suatu sistem organik, sekolah dapat dilihat sebagai tubuh manusia yang memiliki sifat kompleks dan terbuka yang harus didekati dengan sistem thinking. Artinya, dalam pengelolaannya sekolah harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Perbaikan dalam suatu aspek sekolah harus mempertimbangkan aspek yang lain. Dengan pendekatan sistem thinking tersebut dapat diidentifikasi struktur, umpan balik, dan dampak, seperti: a) keterbatasan perubahan pendidikan, b) pergeseran sasaran reformasi pendidikan, c) perkembangan pendidikan, dan, d) sektor pendidikan yang kurang dijamah.
       Dimensi politik berkaitan dengan otoritas, kekuasaan dan pengaruh, termasuk di dalamnya negosiasi untuk memecahkan konflik-konflik dan isu-isu pendidikan. Aspek politik dari reformasi pendidikan amat kompleks. Reformasi memiliki wajah plural yang satu sama lain saling berinteraksi. Keberhasilan dalam mengendalikan aspek politik ini ditunjukkan dengan adanya berbagai kebijakan tetapi satu kebijakan dengan yang lain saling melengkapi, menuju arah tunggal: meningkatkan kemajuan pendidikan. Juga, ditunjukkan oleh adanya serangkaian kebijakan di mana kebijakan yang kemudian melengkapi kebijakan sebelumnya.
     Dimensi politik ini tidak sekedar adanya hak-hak politik warga sekolah, khususnya guru dan kepala sekolah, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas. Yakni, penekanan pada adanya kebebasan atau otonomi sekolah, khususnya dalam kaitan dengan masyarakat sekitarnya. Dengan otonomi yang dimiliki sekolah, keberadaan sekolah akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitararnya. Sekolah tidak terlalu menggantungkan pada birokrasi di atas, tetapi sebaliknya sekolah lebih bertumpu pada kekuatan masyarakat sekitar. Untuk itu, keberadaan Pemimpin Lokal di samping kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan kunci dari keberhasilan sekolah.
     Pemimpin Lokal, tokoh masyarakat dan Kepala Sekolah harus senantiasa memberdayakan (empowering) guru, antara lain dengan tidak banyak memberikan instruksi atau petunjuk melainkan memberikan tantangan, insentif dan penghargaan dalam melaksanakan misi sekolah. Keberhasilan reformasi pendidikan ditentukan oleh keberhasilan dalam memberdayakan guru. Yakni, guru memiliki otonomi profesional dan kekuasaan untuk menentukan bagaimana visi dan misi sekolah harus diujudkan dalam praktek sehari-hari. Pemberdayaan guru ini akan memungkinkan mereka memadukan apa yang mereka yakini dengan agenda aksi reformasi.
     Sekolah yang baik senantiasa memiliki visi dan misi. Visi dan misi sekolah harus difahami oleh semua guru dan merupakan landasan kerja bersama yang diharapkan dapat memberikan kekuatan dalam melaksankan misi di atas Dengan demikian di sekolah akan dapat dibangun suatu iklim kerjasama di antara warga sekolah, khususnya di kalangan guru. Kerjasama di antara guru ini akan memperkuat proses pemberdayaan guru.
     Pemberdayaan guru perlu dilakukan pula lewat pemberian kesempatan dan dorongan bagi para guru untuk selalu belajar menambah ilmu. Proses pembelajaran sepanjang waktu bagi guru merupakan keharusan, dan menjadi titik pusat dalam reformasi pendidikan. Proses pembelajaran (learning) terjadi manakala guru memiliki kewenangan dan kesempatan untuk mengembangkan visi mereka sendiri tentang bagaimana perubahan yang diperlukan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik.
     Dimensi teknis berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan profesional dan bagaimana keduanya dapat dikuasai oleh pendidik. Dengan kata lain, aspek teknis dipusatkan pada kemauan dan kemampuan guru untuk melakukan reformasi pada dimensi kelas atau melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana dituntut oleh reformasi. Sudah barang tentu hal ini menuntut adanya perubahan perilaku baik siswa, kepala sekolah dan juga di lingkungan kantor pendidikan selaku fihak yang memiliki wewenang untuk. merumuskan kebijakan pendidikan.
     Kemampuan guru yang dituntut dalam setiap reformasi pendidikan pada umumnya adalah kemampuan penguasaan materi kurikulum dan kemampuan paedagogik. Orientasi kurikulum harus lebih menitikberatkan pada penguasaan akan konsep-konsep pokok, dan lebih menekankan berbagai hubungan antar konsep-konsep tersebut, serta lebih menekankan pada cara bagaimana peserta didik menguasai konsep dan hubungan untuk dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat dibandingkan hanya menguasai serpihan-serpihan pengetahuan dan kumpulan fakta.
     Di samping kurikulum harus disempurnakan, guru harus memahami dan memiliki motivasi untuk mempergunakan pendekatan dan cara mengajar yang lebih alami, asli dan menarik. Untuk itu perlu dikembangkan tim kerja yang melibatkan guru dan ahli. Misal lewat MGMP seminar, pelatihan dan lewat media cetak dan elektronik. Tujuan dari itu semua adalah meningkakan komunikasi akademik baik di kalangan guru sendiri maupun dengan kalangan luar sekolah. Dengan komunikasi ini diharapkan secara berkesinambungan para guru akan mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya sendiri.

D. Dimensi kontekstual
     Pendidikan tidak berproses dalam suasana vakum dan tertutup, namun terbuka, senantiasa berinteraksi dengan aspek-aspek lain yang berada di luar pendidikan. Aspek-aspek lain tersebut dapat memiliki dampak positif maupun negatif bagi pendidikan. Aspek-aspek tersebut antara lain: a) kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, b) perkembangan media massa, dan c) sistem politik pemerintahan.
     Keberhasilan reformasi pendidikan juga ditentukan oleh seberapa besar dukungan masyarakat. Warga masyarakat, khususnya mereka orang tua siswa yang memiliki kelebihan dalam harta dan pendidikan perlu dilibatkan dalam proses reformasi sejak awal. Dukungan masyarakat pada umumnya, dan orang tua siswa khususnya tidak sebatas dukungan finansial, tetapi jauh lebih luas. Termasuk antara lain dukungan orang tua siswa. dalam bentuk partisipasi untuk meningkatkan proses pembelajaran.
     Untuk itu, orang tua siswa khususnya dan tokoh-tokoh masyarakat pada umumnya, perlu diajak memahami visi dan misi sekolah, dan mengambil peran dalam melaksanakan misi sekolah sesuai dengan keyakinan dan kemampuan mereka sendiri.
     Empat aspek di atas: Kultural-Fondasional, Politik-Kebijakan, Teknis-Operasional  dan dimensi kontekstual dapat disilangkan dengan empat fokus: a) kondisi riil masa kini, b) hakekat reformasi atau reformasi yang ingin dicapai, c) penghambat untuk terlaksananya reformasi, dan d) program aksi yang perlu dikembangkan untuk muwujudkan tujuan reformasi, dapat diujudkan dalam matriks analisis reformasi sebagai berikut
     Jadi  Dari Aspek Teknis Reformasi  Pendidikan pengajaran one way direction dan tidak dapat merangsang peserta didik belajar keras. Daya serap siswa atas kurikulum sangat rendah. Karena itu dituntut adanya  dapat peningkatan kemampuan dan kreatifitas guru, mengembangkan sistem komunikasi professional di kalangan guru sehingga menjadi “a Learning Teacher”.Mengembangkan kurikulum yang menekankan pada konsep pokok dan keterkaitan di antara konsep tersebut yang terintegrasi ke dalam satuan yang bersifat utuh dan fleksibel. Mengembangkan norma baru tentang peran dan perilaku baru siswa dalam pembelajaran, mengembangkan dan membiasakan sistem kolaborasi dalam proses pembelajaran.
Faktor penghambatnya adalah Kualitas dan kemampuan guru kurang siap untuk melaksanakan PBM yang lebih bermakna (kolaborasi, constrctivist). Kurikulum sarat materi. Penguasaan kurikulum oleh guru belum sebagaimana di harapkan. Siswa terbiasa belajar dengan mendengar, menghafal, dan mengerjakan ujian dengan pilihan ganda.
Resistensi di kalangan guru untuk melaksanakan feformasi.
     Solusinya adalah guru harus Meningkatkan sistemIn service Trainingyang lebih komprehensif.
Memperbanyak forum bagi guru untuk eningkatkan kemampuan profesional, seperti seminar, penerbitan majalah/Jurnal Guru secara berkala, sehingga tidak ketinggalan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
Membekali para guru dengan kemapuan
Dari  aspek politik  Reformasi  Pendidikan  tampak dengan adanya  manajemen sentralistis birokratis .
Kepala Sekolah terbiasa bergantung keatas.Inovasi pada dimensi sekolah amat rendah. Karerna itu dituntut adanya penciptaan sistem persekolahan dimana masing-masing sekolah memiliki otonomi yang luas dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengembangkan kepemimpinan Kepala Sekolah dengan sifat-sifat inovatif. Mendorong Kepala Sekolah untuk senentiasa berupaya memberdayakan guru.Menjadikan Fungsi pokok Departemen Pendidikan, Kanwil dan Kandep lebih menekankan sebagai pendukung dan pelayanan kebutuhan sekolah untuk mencapai program nasional. Namun bila di lapangan terjadi dengan Tidak adanya konsesus yang jelas dan terbuka berkenaan dengan arah dan tujuan reformasi pendidikan di kalangan luas masyarakat. Pola kepemimpinanpaternalistik. maka dituntut adanya pihak yang mampu Memberikan kewenangan yang luas bagi Kepala Sekolah dalam menjalankan program nasional sesuai sekolah masing-masing. Seperti, merumuskan visi dan missi sekolah, mengelola sumber-sumber, dan menentukan sasaran dan target sekolah.
      Dari segi cultural dan fakta di lapangan dengan adanya kreatifitas dan inisiatif rendah.
Kepemimpinan kepala sekolah gaya komando. Kultur sekolah tidak kondusif untuk mencapai prestasi (sasaran persaingan, kurang kerjasama, tidak terbuka, guru terlalu aktif, siswa kurang disiplin dan belajar keras, maka harus mampu Mengembangkan norma baru tentang peran dan perilaku. Mengembangkan dan membiasakan sistem kolaborasi dalam proses pembelajaran.  Faktor penghambatnya adalah Fokus sekolah  yang terlalu menekankan NEM, dan mengabaikan aspek yang lain.  Dalam hal ini diperlukan adanya kemampuan untuk Mengembangkan sistem insentif danrewards bagi upaya-upaya inovatif. Mengembangkan sistem penghargaan atas keberhasilan guru dan siswa yang tidak saja di bidang prestasi intelektual tetapi juga pada bidang-bidang yang lain. Mengembangkan suasana kebersamaan di samping suasana kompetitif di sekolah.
    Sedangkan dari Aspek Kontekstual terlihat adanya kondisi Terpisah dari masyarakatnya. Dukungan masyarakat rendah. Faktor negatif lingkungan amat besar (TV, Film, dll), sehingga diperlukan kemampuan untuk  Mengembangkan iklim hubungan sekolah dan masyarakat yang kuat, sehingga sekolah memiliki basis dan menyatu dengan masyarakat sekitar. Bila di lapangan Sebahagian besar siswa berasal dari tempat yang jauh dari sekolah. Masih besar rasa ketidakpercayaan penggunaan fasilitas sekolah oleh masyarakat sekitar. Masyarakat tidak melihat sekolah bagian dari mereka. Maka dalam hal ini sekolah harus mampu Memberikan kesempatan seluas-luasnya partisipasi orang tua siswa dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka. 
             Reformasi pendidikan memiliki bentuk konkret pada dimensi individu (guru dan siswa), dimensi sekolah, dimensi masyarakat atau makro. SEKOLAH MANDIRI salah satu bentuk konkret dari reformasi pendidikan pada dimensi sekolah. Yakni, suatu kebijakan yang menempatkan pengambilan keputusan pada mereka yang terlibat langsung pada proses pendidikan: Kepala Sekolah, guru, orang tua siswa dan masyarakat. Kebijakan ini akan membawa dampak tidak saja pada manajemen sekolah, tetapi juga pada implementasi kurikulum dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Sebab, tanpa ada perubahan pada proses belajar mengajar, apapun yang dilaksanakan di sekolah tidak akan banyak artinya. Perubahan tidak akan banyak artinya tanpa melibatkan aparat sekolah secara keseluruhan.
 Sekolah mandiri tidak berarti tanpa kendali. Melainkan mandiri dalam konteks sistem-pendidikan nasional. Sekolah memiliki kemandirian dalam melaksanakan rekayasa untuk menjabarkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional, tanpa meninggalkan latar belakang dan karakteristik kondisi lokal setempat. Untuk itu sekolah mandiri memiliki kultur, kebiasaan dan cara kerja baru yang berbeda dengan kebiasaan dan tata cara kerja sekolah dewasa ini. Kultur, kebiasaan-kebiasaan dan tata cara kerja baru ini akan mempengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah: Kepala Sekolah, guru, pegawai administrasi dan siswa. Bahkan, dalam jangka panjang, kebiasaan dan tata cara kerja baru ini akan berpengaruh di kalangan orang tua siswa dan masyarakat. Kultur, kebiasaan, dan tata cara kerja baru tersebut antara lain: (a) setiap sekolah memiliki visi dan misi, (b) sekolah memiliki program yang mendasarkan pada data kuantitatif, (c) sekolah merupakan sistem organik, (d) sekolah memiliki kepemimpinan mandiri, (e) sekolah memiliki program pemberdayaan bagi seluruh komponen sekolah,
(f) sekolah merupakan kegiatan pelayanan jasa dengan tujuan utama memberikan kepuasan maksimal bagi siswa, orang tua siswa dan masyarakat selaku konsumen, dan, ) g) sekolah    mengembangkan "Trust"  (Kepercayaan)  sebagai landasan interaksi  internal maupun eksternal  seluruh warga sekotah.
     Sekolah Mandiri tidak hanya diartikan dengan membentuk suatu lembaga di sekolah dengan wewenang tertentu seperti anggaran dan kurikulum. Dengan telah dibentuknya lembaga ini belum tentu sekolah sudah memahami tanggung jawab dan peran yang baru dalam mengelola sekolah, dan akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan singkat dikatakan, bahwa implementasi Sekolah Mandiri memerlukan suatu bentuk kesadaran baru dalam menjalankan roda organisasi sekolah. Kepala sekolah beserta guru harus memiliki otonomi dan otoritas yang memadai, dan instruksi serta petunjuk dari kantor pendidikan harus dikurangi. Sejalan dengan itu, berbagai sumber daya perlu disebarluaskan sampai pada dimensi sekolah. Seperti, informasi prestasi siswa dan kepuasan orang tua siswa dan masyarakat, serta sumber-sumber yang tersedia perlu disampaikan pada dimensi sekolah sehingga sekolah memiliki pertimbangan yang jelas dalam menentukan kegiatan.
     Sekolah harus megembangkan visi dan misi sendiri. Visi suatu sekolah merupakan suatu pandangan atau keyakinan bersama seluruh komponen sekolah akan keadaan masa depan yang diinginkan. Keberadaan visi ini akan memberikan inspirasi dan mendorong seluruh warga sekolah untuk bekerja lebih giat. Visi sekolah harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas, positif, realistis, menantang, mengundang partisipasi, dan menunjukkan gambaran masa depan.
 Misi erat berkaitan dengan visi. Kalau visi merupakan pernyataan tentang gambaran global masa depan, maka misi merupakan pernyataan formal tentang tujuan utama yang akan direalisir. Jadi kalau visi merupakan ide, cita-cita dan gambaran di masa depan yang tidak terlalu jauh, maka misi merupakan upaya untuk konkritisasi visi dalam ujud tujuan dasar yang akan diujudkan.
     Visi dan misi sekolah merupakan penjabaran atau spesifikasi visi dan misi pendidikan nasional yang disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi lokal. Adalah sangat mungkin latar belakang dan kondisi lokal dari sekelompok sekolah memiliki kemiripan, dan untuk ini dimungkinkan untuk mengembangkan visi dan misi dari beberapa sekolah yang berada dalam suatu cluster sekolah.
     Visi dan misi sekolah ini akan terus membayangi segenap warga sekolah: Kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, siswa dan orang tua siswa, dengan pertanyaan-pertanyaan: Mengapa kita di sini? Apa yang harus kita perbuat atau kerjakan? Bagaimana kita melaksanakan? Bagi kepala sekolah harus selalu ditantang dengan pertanyaan: Mengapa dan untuk opa saya jadi kepala sekolah? Apa yang harus saya kerjakan sebagai kepala sekolah? Bagaimana saya melakukan pekerjaan tersebut? Pertanyaan akan muncul bagi guru: Mengapa dan untuk apa saya menjadi guru? Apa yang harus saya kerjakan sebagai guru? Bagaimana saya melaksanakan pekerjaan tersebut? Pertayaan-pertanyaan tersebut akan mendorong seluruh warga sekolah, sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing bekerja keras berdasarkan misi guna mendekati visi sekolah.
      Suatu sekolah merupakan gabungan dari berbagai, baik akademik maupun non-akademik, termasuk bagaimana interaksi guru-siswa formal dalam proses belajar  mengajar, interaksi antar guru, interaksi guru dan pegawai administrasi dalam proses mengurus kenaikan pangkat guru, interaksi antara siswa dan staf perpustakaan dalam proses bagaimana tenaga perpustakaan melayani para siswa, interaksi antara guru dan kepala sekolah dalam proses bagaimana kepala sekolah memimpin para guru, dan sebagainya. Interaksi yang begitu banyak terjadi di sekolah tersebut, memberikan signal bagi kita semua, bahwa program kerja sekolah memiliki suatu sistem yang mampu mengkoordinasi dan mensinergikan dari seluruh interaksi yang ada di sekolah.
     Inti  dari  interaksi  pendidikan  adalah  interaksi  formal guru-siswa dalam proses belajar mengajar yang merupakan interaksi dari berbagai komponen pendidikan: guru, siswa dan bahan ajar serta peralatan. Dalam istilah yang singkat disebut proses pembelajaran yang berasal dari kata 'learning'. Meskipun interaksi formal dalam proses pembelajaran merupakan interaksi akademik, tetapi interaksi ini tidak bisa diisolir dari interaksi kegiatan yang lain termasuk kegiatan non-akademik, seperti interaksi dalam proses pengurusan kenaikan jenjang jabatan guru, pelayanan perpustakaan, pelaksanaan apel bendera, atau kepemimpinan sekolah. Oleh karena itu, sekolah mandiri merupakan kebutuhan dari seluruh interaksi tersebut.
     Sekolah jangan dipandang sebagai suatu jaringan individu tetapi sebagai jaringan interaksi. Setiap interaksi akan menghasilkan kekuatan atau energi yang berpengaruh terhadap sekolah: negatif atau positif. Bentuk-bentuk dan bagaimana kualitas interaksi berlangsung akan menentukan sifat dan besaran energi. Oleh karena itu, sekolah mandiri harus memfokuskan pada interaksi ini di samping memfokuskan pada diri individu warga sekolah. Sudah barang tentu fokus ini tidak dapat dipisahkan secara absolut, melainkan secara simultan. Malahan dapat dikatakan bahwa sekolah harus secara simultan memahami masing-masing individu dengan segala karakteristiknya dan interaksi saling ketergantungan dari berbagai individu tersebut. Kita tidak dapat memisahkan keduanya.
     Tuntutan yang penting adalah sekolah perlu mengidentifikasi keberadaan berbagai bentuk interaksi dengan masingmasing karakteristik pokok yang menyertai. Misalnya, sekolah memiliki a) interaksi formal dalam ujud proses belajar mengajar, b) interaksi guru informal, c) interaksi guru formal dalam rapat, d) interaksi siswa dalam kelas, e) interaksi siswa di luar kelas, dan sebagainya. Masing-masing interaksi tersebut masih dapat diperinci. Interaksi belajar mengajar terdiri dari: a) interaksi guru dalam menjelaskan materi, b) interaksi guru dalam mengajukan pertanyaan terhadap siswa, c) interaksi guru dalam menanggapi jawaban siswa, dan sebagainya.
     Karakteristik masing-masing interaksi tersebut akan menghasilkan energi yang bersifat positif atau negatif. Bersifat positif apabila hasil interaksi akan menimbulkan seseorang bekerja lebih keras. Sebaliknya, bersifat negatif apabila interaksi akan menyebabkan seseorang menjadi malas, tertekan, dan menurun semangatnya. Dalam kalangan profesi kedokteran, interaksi antar dokter menimbulkan energi positif untuk kemajuan ilmu kedokteran, sebab apabila dokter ketemu dokter mereka bertukar pikiran tentang bagaimana pengalaman mereka berkaitan dengan praktek pengobatan. Demikian juga kalau insinyur ketemu insinyur yang dibicarakan adalah bagaimana teknik pembangunan jalan layang baru yang lebih hemat dan canggih telah diketernukan, sehingga interaksi ini menimbulkan energi yang positif. Tetapi tengoklah, kalau guru berinteraksi dengan guru, jarang mereka membicarakan pengalaman masing-masing dalam interaksi dengan siswa. Kalau interaksi guru dengan guru dapat diubah dan di arahkan dalam interaksi mereka membicarakan pengalaman mereka tentang proses belajar mengajar, maka interaksi ini akan menimbulkan energi yang dahsyat yang akan membawa kemajuan pendidikan. Dalam jangka 2-3 tahun, jika dalam setiap interaksinya guru membiasakan berdiskusi dengan sesama guru, maka dunia pendidikan akan mengalami perubahan besar.
     Dalam sekolah mandiri yang memiliki sifat sistem organik, kepala sekolah di samping menaruh perhatian terhadap warga sekolah sebagai individu atau kelompok, ia juga harus memahami dan menaruh perhatian terhadap proses interaksi ini. Energi yang dihasilkan oleh interaksi tersebut harus dicermati dan merupakan sesuatu yang akan diorganisir. Kepala sekolah berperan untuk memfokuskan, mendorong, mengembangkan dan mengorganisir serta mengelola energi tersebut
untuk di arahkan guna kemajuan sekolah. Untuk itu sekolah dan seluruh warganya harus bersifat adaptif.
      Sekolah Mandiri merupakan implementasi dari desentralisasi pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaannya, pada Sekolah Mandiri perlu dikembangkan Dekonsentrasi pengambilan keputusan yang memerlukan restrukturisasi organisasi pendidikan.
     Organisasi pendidikan bersifat sentralistis. Kebijakan pendidikan secara umum dan politis ditetapkan oleh Departemen Pendidikan. Keputusan politis ini harus dijabarkan oleh direktorat jenderal yang relevan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan Dirjen ini akan dioperasionalkan ke dalam kebijakan teknis oleh direktorat yang relevan. Kemudian Kantor Wilayah dan Kantor Daerah Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan koordinasi implementasi kebijakan teknis tersebut.
     Implementasi Sekolah Mandiri memerlukan restrukturisasi organisasi dengan menempatkan pembuatan kebijakan teknis pada Kantor Daerah Pendidikan. Organisasi Direktorat dan Kantor Wilayah Pendidikan perlu dihapuskan. Sebab, kebijakan teknis yang diperlukan adalah yang sesuai dengan tuntutan dan kondisi lokal. Dengan demikian Kantor Daerah akan memiliki fungsi mewakili Departemen dalam pengambilan keputusan untuk daerahnya masing-masing.
     Reformasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Sebab, cara-cara yang selama ini dilaksanakan dalam pengelolaan pendidikan tidak akan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dewasa ini. Krisis moneter dan ekonomi yang diikuti oleh krisis politik, kepercayaan dan keamanan, mempercepat keharusan reformasi pendidikan.
     Reformasi pendidikan yang diperlukan bersifat menyeluruh dan mendasar, menyangkut dimensi kultural-fokasional, politik-kebijakan, teknis-operasional, dan, dimensi kontekstual. Tambal sulam dalam dunia pendidikan saat ini harus dihindarkan, sebab hanya akan berakibat menunda datangnya bencana yang lebih parah lagi.
 Betapapun Reformasi merupakan suatu keharusan, tetap saja akan muncul resistensi yang menghambat jalannya reformasi. Oleh karena itu, reformasi pendidikan perlu untuk:
1.    Mendapatkan  dukungan  dari  kalangan  profesional dengan: a) memberikan pelayanan yang lebih baik, b) menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan kerjasama profesional, dan c) meningkatkan kesejahteraan mereka.
 2.   Mengembangkan kesadaran di kalangan profesional dan kesempatan bagi orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah sehingga merasa ikut memiliki.
 3.    Mengurangi beban administrasi atau non-profesional guru dengan lebih menekankan pada aspek teknis profesional.
     Di samping itu, selain tambal sulam, reformasi pendidikan juga harus menghindari upaya pencapaian hasil jangka pendek atau semu dengan mengorbankan pencapaian hasil jangka panjang.  Hal ini dapat terjadi, misalnya, apabila reformasi hanya menekankan pada aktivitas yang memfokuskan pada perilaku baru guru dalam mengajar, bagaimana guru menguasai materi baru, memahami makna hakiki dari reformasi pendidikan yakni membantu peserta didik mengembangkan peran dirinya yang baru.
       


Read More

Monday, August 19, 2013

CONTOH TEKS ANEKDOT

0


Soal Gaji Pak SBY, Coba Bercermin pada Bung Hatta
JANUARI 22, 2011
Dari :tags: bung hattasby
Selama menjabat sebagai Presiden, Pak SBY sudah berkali-kali menyinggung tentang gajinya yang gak naik-naik, gajinya masih rendah, belum tertinggi.  Pada 5 Januari 2009, dalam pidatonya Pak SBY mengatakan “Gaji presiden harusnya yang paling tinggi, tapi ternyata tidak,”. Lalu, pada 3 April 2009, di hadapan para guru di Surabaya, Pak SBY bercerita di depan para pendidik bahwa “Gaji saya belum pernah naik. Enggak apa-apa,” [1].  Yang terbaru adalah pada saat acara penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2011 di Jakarta (21 Januari ’11), “Soal kesejahteraan prajurit TNI dan Polri, ini bukan retorika bukan janji-janji kosong bukan kebohongan. Tiap tahun, kita naikkan gaji dan lain-lain. Renumerasi telah diberikan. Renumerasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. Sampaikan ke seluruh jajaran TNI dan Polri… Ini tahun keenam menuju ketujuh gaji Presiden belum naik. Betul. Tapi memang saya niati. Saya ingin semua sudah mendapatkan kenaikan yang layak, tepat, dan adil. Tolong laksanakan, implementasikan dengan baik,” [2].
Dari ketiga pernyataan tersebut, pesan Pak SBY cukup jelas. Pak SBY ingin masyarakat terutama audiens memberi simpati kepada beliau, sekaligus melakukan serangan balik kepada para pengkritiknya.  Hati Pak SBY sangat gundah, dan dari kata-kata dalam pidatnya, kelihatan sekali beliau marah atas pernyataan bersama Tokoh Lintas Agama dan Pemuda pada 10 Januari 2011. Romo Benny Susetyo, salah satu tokoh agama menyampaikan “Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik“. Lebih lanjut, Romo Benny menghimbau komponen masyarakat untuk bergerak melawan kebohongan. “Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan,”[3].

Sebagai manusia yang memiliki perasaan, tentu saja Pak SBY merasa sangat tersinggung ketika dirinya disebut-sebut menyebar kebohongan. Dan tentu saja beliau sangat kuatir apabila stigma “bohong” menempel dalam dirinya. Lebih kuatir, gundah dan marah tatktala Tokoh Lintas Agama dan Pemuda merilis bahwa ada 9 Kebohongan Janji Lama Pemerintah [4] dan 9 Kebohongan Janji Baru Pemerintah [5]. Seperti kita ketahui bahwa angka 9 selama ini merupakan angka “keramat” Pak SBY yang lahir pada tanggal 9 bulan 9 tahun ’49.
Segala bentuk serangan balik dan keluh kesah yang disampaikan Pak SBY merupakan bentuk pencitraan, suatu habit  beliau yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Pak SBY sama sekali tidak mengeluh agar gajinya naik. Bukan itu maksud beliau. Pak SBY ingin menunjukkan diri sebagai negarawan yang peduli dengan rakyatnya.  Beliau adalah presiden yang bekerja keras walaupun negara tidak menaikkan gaji beliau. SBY ingin mencitrakan diri sebagai pemimpin yang bekerja tanpa pamrih dan tidak mengeluh. Dia adalah seorang abdi negara.
31.2 Juta Rakyat Hidup Miskin Dibawah Rp 7100 per hari*
Namun sayang, alangkah baiknya Pak SBY tidak melontarkan kata-kata “gaji tidak naik-naik”. Suatu pencitraan yang tidak seharusnya dilakukan mengingat ada puluhan juta masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010, ada 31.2 juta rakyat Indonesia yang hidup rata-rata dibawah Rp 7100* per hari [6].  Artinya sebanyak 31.2 juta rakyat Indonesia hanya memiliki penghasilan rata-rata dibawah Rp 220.000 per bulan. Dan apabila dibandingkan dengan gaji Bapak Presiden, maka gaji Pak SBY saat ini adalah 290x dari rata-rata 31.2 juta rakyat Indonesia. Sementara, penghasilan 31.2 juta rakyat Indonesia ini gak naik-naik.
Apabila kita menggunakan filosofi, Andre Malraux, seorang penulis dan petualang asal Prancis, ”To command is to serve, nothing more and nothing less“. Artinya seorang pemimpin tidak lain tidak lebih harus menjadi pelayan bagi para pengikutnya. Selama ada pengikut atau dalam konteks ini adalah rakyat yang dipimpinnya, maka tugas seorang pemimpin harus memastikan bahwa rakyatnya sudah hidup lebih layak selama  kepimpinanannya. Pemimpin harus bisa menepati janji-janji yang ia lontarkan. Janji-janji yang dituangkan dalam visi yang harus diperjuangkan tanpa pamrih. Selama visi itu belum tercapai, pemimpin yang baik tidak boleh mengeluh. Terlebih bila ia dipilih menjadi pemimpin karena tebaran janji-janji ketika kampanye.
Sebagai kepala negara, maka semestinya Presiden SBY tidak pantas menyinggung gajinya. Seorang negarawan tidak boleh lagi membahas gaji, terlebih menjadi seorang Presiden RI, Pak SBY sudah mendapat semua fasilitas. Pak SBY tidak perlu lagi kuatir dapur rumahnya tidak berasap. Semua makanan, tempat tidur, kendaraan dinas hingga pesawat terbang sudah disiapkan. Biaya pengamanan, aksesoris sudah ditanggung semua oleh dana pajak. Setiap tahun, negara menghabiskan Rp 400 miliar untuk urusan kepresidenan [7]. Dan tiap bulan Pak SBY sudah mendapat gaji pokok Rp 64.000.000. Belum ditambah tunjangan yang lain. Angka yang sangat-sangat besar bagi 31.2 juta rakyat Indonesia yang masih berjuang keras melewati hari esok.

Soal Gaji Pak SBY, Coba Bercermin pada Bung Hatta [8]]
Jika ada pemimpin di negeri ini yang masih terus bertanya tentang kenaikan gaji, fasilitas, pelesiran ke luar negeri hingga korupsi, maka mereka harus bercermin dari Proklamator bangsa ini, Bung Hatta. Bung Hatta adalah salah satu sosok tokoh yang patut menjadi contoh dan inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pemimpin bangsa ini. Selama menjadi Wakil Presiden mendampingin Bung Karno, Bung Hatta sangat memegang nilai-nilai sebagai negarawan. Beliau begitu disiplin, berintegritas, dan jujur.  Bung Hatta hidup sangat sederhana dan selalu setia pada kepentingan bangsa.
Salah satu kisah hidup Bung Hatta yang bekerja tanpa pamrih bagi negeri adalah kisah sepatu Bally. Pada tahun 1950-an, Bally adalah merek sepatu bermutu tinggi yang berharga mahal. Bung Hatta, ketika masih menjabat sebagai wakil presiden, berniat membelinya. Beliau kemudian menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya, lalu berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut. Namun, uang tabungan tampaknya tidak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Hingga akhir hayatnya, sepatu Bally idaman Bung Hatta tidak pernah terbeli karena tabungannya tak pernah mencukupi.
Yang sangat mengharukan dari cerita ini, guntingan iklan sepatu Bally itu hingga Bung Hatta wafat masih tersimpan dan menjadi saksi keinginan sederhana dari seorang Hatta. Jika ingin memanfaatkan posisinya waktu itu, sebenarnya sangatlah mudah bagi Bung Hatta untuk memperoleh sepatu Bally. Misalnya, dengan meminta tolong para duta besar atau pengusaha yang menjadi kenalan Bung Hatta.
Namun, di sinilah letak kenegarawan dan abdi negara seorang Bung Hatta. Dalam keadaan hidup sederhana, Bung Hatta tidak pernah mengeluh kepada masyarakat bahwa beliau hidup miskin, gajinya kecil, gajinya tidak naik-naik. Sama sekali tidak pernah. Dia tidak berpidato meminta belas kasihan untuk menaikan popularitasnya. Dia tidak pernah menggunakan titelnya sebagai Proklamator agar ia mendapat penghasilan yang tinggi. Bung Hatta tidak pernah mengatakan bahwa “Seharusnya gaji seorang proklamator sekaligus presiden harus tertinggi”. Tidak pernah. Ia tidak mau meminta sesuatu untuk kepentingan sendiri dari orang lain. Bung Hatta memilih jalan sukar dan lama, yang ternyata gagal karena ia lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingannya sendiri.
Bung Hatta meninggalkan teladan besar, yaitu sikap mendahulukan orang lain, sikap menahan diri dari meminta hibah, bersahaja, dan membatasi konsumsi pada kemampuan yang ada. Kalau belum mampu, harus berdisiplin dengan tidak berutang atau bergantung pada orang lain. Dan yang pasti, beliau tidak curhat agar dirinya dikasihin sehingga popularitasnya naik. Bung Hatta merupakan sosok tokoh bangsa yang telah memadukan antara kata dan perbuatannya. Bukan hanya sebatas slogan “satu kata, satu perbuatan”.
Read More

TEKS III (Kegiatan 2 Kerja Sama Membangun Teks Eksposisi)

0

Kegiatan 2 Kerja Sama Membangun Teks Eksposisi
Dapat dikatakan bahwa, baik teks “Ekonomi Indonesia yang akan Melampaui Jerman dan Inggris” maupun “Manfaat Jamu Tradisional” merupakan teks eksposisi yang sederhana, tetapi ideal dalam hal struktur teks. Pada kegiatan ini kalian masih diajak untuk mengeksplorasi struktur teks eksposisi, bukan yang sederhana, melainkan yang lebih rumit. Selain itu, kalian juga diajak untuk mengeksplorasi ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Teks-teks yang digunakan berkaitan dengan masalah politik, lebih khusus lagi politik bahasa pada konteks Asean.
Perlu kalian ketahui bahwa kebijakan politik tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi juga masalah bahasa. Dengan kata lain, kebijakan bahasa tidak terlepas dari kemauan politik sebuah negara. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah contoh kebijakan politik yang tepat. Ternyata, kebijakan itu berakar pada kemauan politik dari para pemuda Indonesia yang dimotori oleh M. Tabrani pada tanggal 2 Mei 1926, kemudian gerakan politik pemuda Indonesia itu memuncak pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika mereka mencetuskan Sumpah Pemuda.  Politik bahasa yang akan kalian pelajari berkenaan dengan kebijakan negara Indonesia untuk membentuk sebuah komunitas dengan negara lain dalam satu kawasan Asia Tenggara. Kebijakan negara Indonesia ini rupanya dipicu oleh gerakan globalisasi yang menuntut terwujudnya warga dunia sebagai sebuah komunitas.
Dunia yang sangat luas ini pada dasarnya adalah sebuah masyarakat yang besar. Dalam masyarakat seperti itu terdapat kelompok-kelompok warga yang membentuk komunitas. Asean adalah salah satu contoh komunitas.  Ada komunitas lain, yaitu masyarakat Uni Eropa yang terlebih dahulu berhasil dibentuk. Langkah-langkah maju telah dilakukan di Eropa, antara lain, dengan membuat mata uang tunggal, mengintegrasikan sistem ekonomi, dan menguatkan identitas Eropa, termasuk ciri kebahasaan bangsa Eropa yang sangat plural. Atas keberhasilan Uni Eropa, Asean dipacu untuk mengikuti jejaknya di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Tugas 1 Memahami Teks Eksposisi tentang Politik Bahasa Asean

Bacalah teks “Integrasi Asean dalam Plurilingualisme”. Sambil  membacanya, cermatilah struktur teks yang mewadahi pendapat mengenai politik bahasa. Setelah itu, kerjakan tugas-tugasnya!

Integrasi Asean Dalam Plurilingualisme

1 .  Bangsa-bangsa Asia Tenggara segera berintegrasi. Organisasi  Association of Southeast Asian Nations (Asean) telah merancang bentuk komunitas sosial budaya.
Komunitas Asean mulai berlaku pada tahun 2015. Warga komunitas, termasuk kita semua sebagai rakyat Indonesia akan dituntut plurilingual untuk memiliki kompetensi berbahasa negara lain.

2.   Komunitas sosial budaya Asean dibentuk dengan semangat persatuan dalam keanekaragaman. Pada kenyataannya, semangat Komunitas Asean sama dengan masyarakat Uni Eropa (Europeans United in Diversity). Di Uni Eropa untuk memasuki pintu gerbang budaya setiap negara, semua orang tentu telah mengenal kebijakan Europass Language Passport yang dikeluarkan oleh the Council of Europe dengan Politik bahasa yang akan kalian pelajari berkenaan dengan kebijakan negara Indonesia untuk membentuk sebuah komunitas dengan negara lain dalam satu kawasan Asia Tenggara. dokumen teknis  Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages. Kebijakan bahasa itu mendorong warga masyarakat Uni Eropa menjadi plurilingual sehingga semua bahasa Eropa dapat duduk pada posisi yang sama, misalnya di parlemen Uni Eropa.

3.   Lebih lanjut, keanekaragaman bahasa Eropa dikelola dalam satu model kompetensi berbahasa Eropa. Model CEFR itu ditetapkan berisi enam peringkat kompetensi, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Europass Language Passport sudah menetapkan C2 sebagai peringkat tertinggi dan A1 terendah. Menurut pengalaman seorang warga Uni Eropa, sebagai contoh penerapan kebijakan ini, siapa pun yang berasal dari luar Jerman (bukan warga negara Jerman)--ketika hendak menikah dengan pasangannya di negara ini--wajib memiliki paspor bahasa Jerman dengan lulus uji bahasa Jerman sekurang-kurangnya peringkat kompetensi A1.

4.   Jika skema “paspor bahasa” seperti yang berlaku di Uni Eropa itu diadopsi oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam kerangka Komunitas Asean, yakinlah kebijakan bahasa ini akan multiguna. Selain berguna untuk penghormatan atas adanya perbedaan bahasa kebangsaan negara anggota Asean, sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya Asean, kebijakan ini juga memberikan kegunaan praktis bagi rakyat Asean untuk saling berkomunikasi sesuai dengan latar bahasa dan budaya setiap warga Asean.

5  Sebagai organisasi yang berbasis kerakyatan (people-centered organization),
Asean tentu tidak boleh bermain ”pukul rata” agar semua rakyat Asean saling berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Apabila Komunitas Asean dibentuk tanpa kebijakan plurilingualisme, agaknya rakyat Indonesia pun akan sulit bernasib mujur. Jika penghuni kawasan Asean dituntut hanya berbahasa Inggris, saya percaya bahwa posisi bahasa Indonesia akan bergeser di negeri kita sendiri. Ketika itu, bangsa Indonesia bukanlah pemenang, melainkan pecundang!
(Diadaptasi dari artikel pendapat yang ditulis oleh Maryanto, pemerhati politik bahasa,  di Koran Tempo, 13 Desember 2010)

(1)  Teks yang telah kalian baca di atas berisi pandangan politik dari penulis teks mengenai kebijakan bahasa Komunitas Asean. Betulkah teks itu dimaksudkan untuk mengusulkan kebijakan bahasa Asean seperti halnya kebijakan bahasa Uni Eropa?

(2)  Teks tersebut memiliki struktur teks yang sama seperti teks eksposisi pada umumnya, tetapi pada tahap argumentasi terdapat penjelas-penjelas yang berfungsi untuk memperkuat argumentasi yang dimaksud.

Berikut ini struktur teks tersebut dibuat diagram. Bagian-bagian tertentu dihilangkan.
Lengkapilah bagian-bagian yang dihilangkan itu dengan mengisikan pilihan yang telah disediakan.

         Pilihan isian

Argumentasi
Penjelas
(1)  Bahasa Eropa dalam satu model kompetensi
(3)  Kebijakan language passport
(2)  Kebijakan bahasa  yang multi-guna
(4)  Kegunaan praktis bagi rakyat Asean

(5)  Model CEFR  dengan enam peringkat kompetensi

Struktur teks “Integrasi Asean dalam Plurilingualisme
GB 3.5.jpg
Gambar 3.5 Wilayah komunitas Asean
Sumber: http://assets.kompas.com/data/photo/2013/03/21/ 0936445-peta-asean-asean-community-komunitas-asean-p.jpg

(3)  Gagasan utama penulis yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan pendapat  dipertahankan dengan argumentasi yang diyakini kebenarannya melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumentasi penulis.
  Pada paragraf berapakah gagasan utama itu disampaikan? Menurut kalian, apakah argumentasi yang diberikan oleh penulis itu kuat dan logis?

(4)  Realisasi internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi bahasa Asean belum tampak nyata. Ketika gagasan komunitas Asean 2015 terwujud dengan bahasa, visi identitas Asean dapat terjawab, yaitu bersatu dalam keberagaman.
Keberagaman bahasa sebuah komunitas biasa disebut dengan istilah masyarakat multilingual. Sementara itu, keberagaman bahasa yang dikuasai oleh individu sebagai warga komunitas disebut sebagai kondisi plurilingual.
Periksalah dari sumber kamus atau internet, apakah makna multilingualisme dan plurilingualisme itu tepat? Termasuk ke masyarakat yang manakah Indonesia sekarang ini?
Selain itu, periksalah juga pada kamus, makna kata bilingual dan monolingual!

Tugas 2  Menemukan Unsur Kebahasaan dalam Teks Eksposisi

Bacalah teks “Integrasi Asean dalam Plurilingualisme” tersebut sekali lagi.
Setelah itu, kerjakan tugas-tugas berikut ini dan simaklah penjelas pendukung yang diberikan!
(1)  Teks eksposisi tersebut dapat dikatakan sebagai teks ilmiah. Dalam teks tersebut terkandung pronomina atau kata ganti  saya dan kita. Bolehkah pronomina seperti itu digunakan dalam teks ilmiah?
Memang betul kita boleh menggunakan pronomina kita atau saya dalam teks ilmiah. Akan tetapi, kita tidak boleh meletakkan pronomina itu di sembarang tempat.  Cermati lagi teks eksposisi itu. Ternyata, pronomina kita atau saya ditemukan hanya pada paragraf 1 dan 5. Inilah kalimat-kalimat dari teks yang terdapat pronomina itu.
(a)  Warga komunitas, termasuk kita semua sebagai rakyat Indonesia akan dituntut plurilingual untuk memiliki kompetensi berbahasa negara lain. (paragraf 1)
(b)  Jika penghuni kawasan Asean dituntut hanya berbahasa Inggris, saya percaya bahwa posisi bahasa Indonesia akan bergeser di negeri kita sendiri. (paragraf 5)
Tahukah kalian mengapa pronomina kita atau  saya tidak ditemukan pada paragraf-paragraf lain? Telah kalian eksplorasi bahwa paragraf 1 merupakan tahap pernyataan pendapat, tempat gagasan pribadi disampaikan, dan pada paragraf 5 yang merupakan tahap penegasan ulang pendapat, gagasan itu dinyatakan kembali. Jadi, pronomina atau kata ganti kita, kami, atau saya dapat digunakan, terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi (klaim) diungkapkan. Hal itu sejalan dengan fungsi sosial teks eksposisi itu sendiri, yaitu teks yang digunakan untuk mengusulkan pendapat pribadi mengenai sesuatu.

 (2)  Kata-kata leksikal (nomina, verba, adjektiva, dan adverbia) tertentu dimanfaatkan pada teks eksposisi. Kata-kata leksikal seperti apa yang dimaksud? Perhatikan kata yang dicetak tebal di bawah ini.
“Jika penghuni kawasan Asean dituntut hanya berbahasa Inggris, saya percaya bahwa posisi bahasa Indonesia akan bergeser di negeri kita sendiri”. (paragraf 5)Kata percaya tergolong ke dalam verba yang menyatakan persepsi. Kata-kata yang sejenis adalah yakin, optimistis, potensial, dan sebagainya. Kata-kata tersebut dapat dinyatakan sebagai verba atau nomina sehingga kata-kata itu akan berubah menjadi mempercayai/kepercayaan, meyakini/keyakinan, mempunyai optimisme/optimisme, dan berpotensi/potensi.
Kata-kata itu digunakan untuk mempengaruhi atau mengubah persepsi pembaca agar pembaca mengikuti atau menerima pendapat penulis teks. Dengan demikian, hal itu sejalan dengan tujuan penulis bahwa pembaca akan memiliki  keyakinan yang sama dengan penulis, yang akhirnya usulan penulis dapat diterima.
Dalam konteks teks “Integrasi Asean dalam Plurilingualisme” , penulis   mengajukan usulan  tentang pembuatan kebijakan bahasa agar bahasa Indonesia dijadikan bahasa Asean dan agar bahasa-bahasa lain di negara-negara Asean dikuasai oleh sesama warga Asean.

(3)  Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung  atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Dalam konteks pengajuan pendapat tentang kebijakan bahasa Asean itu, penulis menghubungkan argumentasi dengan kata hubung pada kenyataannya, kemudian, dan lebih lanjut.   Idealnya, argumentasi tidak disajikan secara acak. Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah atau sebaliknya.
Carilah kata hubung yang lain pada teks tersebut atau bubuhkanlah kata hubung di posisi yang menurut kalian memungkinkan.

(4)  Betulkah eksposisi itu merupakan argumentasi satu sisi? Pada teks itu penulis mengambil sisi setuju. Ia setuju akan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa Asean. Penulis lain dapat berposisi tidak setuju. Masalah itu akan dibicarakan lebih jauh pada tugas 3 dan 4 berikut ini. Sebelum masuk ke arah itu, dapatkah kalian menuangkan gagasan yang berpihak pada sisi tidak setuju tentang akan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa Asean?

Tugas 3 Membaca Dualisme Argumentasi dalam Teks Eksposisi

Bacalah teks yang berjudul “Untung Rugi Perdagangan Bebas” berikut ini. Setelah itu, kerjakan tugas-tugasnya!

Untung Rugi Perdagangan Bebas


1.         Perdagangan bebas yang diusung oleh sebuah negara dipastikan dapat menguntungkan atau merugikan negara yang bersangkutan. Dampak negatif kebijakan politik negara di sektor ekonomi ini mudah kita temukan di Indonesia.

2.         Perdagangan luar negeri memang berperan penting untuk menciptakan penggunaan sumber daya secara efisien. Setiap negara akan memproduksi barang spesialisasinya dan produksi itu memberikan keunggulan mutlak untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Kenaikan pendapatan semacam itu tidak akan diperoleh jika perdagangan antarnegara dibatasi.

3.         Penjelasan mengenai perdagangan bebas tidak hanya berkisar keunggulan mutlak, tetapi juga keunggulan komparatif. Sebagai ilustrasi, Inggris dapat memproduksi satu unit pakaian dalam satu tahun dengan tenaga 100 orang buruh dan satu unit anggur dengan tenaga 120 buruh. Sementara itu, Portugal hanya memerlukan 90 orang buruh untuk satu unit pakaian dan 80 orang buruh untuk satu unit anggur.

4.        Dalam ilustrasi itu, Portugal memiliki keunggulan mutlak dalam dua barang tersebut. Namun, Inggris dan Portugal masih akan mendapatkan untung apabila mereka memiliki hubungan perdagangan. Portugal lebih beruntung jika memproduksi anggur dan Inggris tidak terlalu merugi jika memproduksi pakaian. Dengan memproduksi barang yang unggul secara komparatif,  dua negara itu dapat meraih untung. Dengan menekankan keuntungan spesialisasi dan pertukaran, perdagangan internasional meningkatkan efisiensi, perolehan laba dan standar hidup, serta jumlah komoditas yang tersedia.

5.         Di sisi lain, gerakan proteksionisme tetap menentang teori pasar bebas. Pendukung perdagangan bebas sering dicap sebagai kelompok neoliberalis, kapitalis, dan pro-barang impor atau pro-asing. Pemerintah diminta tidak terlalu liberal agar kesejahteraan nasional meningkat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia terbukti membuat neraca perdagangan makin tidakberimbang. Pertumbuhan ekspor lebih rendah daripada impor. Indikatornya terlihat dari rendahnya rata-rata bea masuk barang impor ke Indonesia.

6.         “Saat ini bea masuk barang impor yang diterapkan pemerintah rata-rata 6,8 persen,” kata seorang peneliti ekonomi Indonesia. Ekonom itu membandingkan Indonesia dengan negara lain, seperti Cina yang telah mematok tarif bea
 masuknya rata-rata 10 persen. Politik antidumping Indonesia sangat lemah sehingga kinerja impor meningkat dan kinerja      ekspor menurun.

7.       Penerapan perdagangan bebas masih perlu kita pertimbangkan lebih berhati-hati di Indonesia. Selama dampak negatif belum dapat terukur, Indonesia tidak dapat diharapkan memperoleh untung dari perdagangan bebas. Kerugian negara akan sangat besar ketika kita salah langkah menerapkan perdagangan bebas.
      (Diambil dari berbagai sumber, terutama Sinar Harapan, 17 Oktober 2012)

(1)     Berdasarkan isi teks itu, tentukanlah apakah pernyataan-pernyataan berikut ini benar (B), salah (S), atau tidak terbukti benar salahnya (TT) dengan membubuhkan tanda centang (√) pada pilihan kalian. Untuk menentukan jawaban, kalian tidak perlu berpedoman pada pengetahuan umum atau pengetahuan yang telah kalian miliki, tetapi kalian tetap bisa berpedoman pada informasi yang diberikan dalam teks tersebut.

No.
Pernyataan
B
S
TT
1.
Politik perdagangan Indonesia sangat liberal.



2
Negara Cina sangat protektif.



3
Inggris adalah pengekspor anggur.



4
Portugal adalah pengimpor produk pakaian.



5
Kinerja ekspor Indonesia makin kuat.



6
Setiap negara memiliki produk unggulan.



7
Perdagangan bebas  tidak cocok untuk negara berkembang.



8
Indonesia tidak ingin menerapkan politik antidumping.



9
Politik antidumping berhasil diterapkan di Eropa.



10
Perdagangan antarnegara dibatasi untuk menghemat sumber daya.




(2)  Teks tersebut bukan merupakan teks eksposisi yang ideal dalam hal dualism argumentasi yang disampaikan. Dualisme itu dapat dilihat dari judulnya “Untung Rugi Perdagangan Bebas” dan konjungsi di sisi lain (paragraf 5), yaitu sisi keuntungan dan sisi kerugian.

(3)  Pada tugas 2 nomor (4) telah dinyatakan bahwa eksposisi adalah argumentasi satu sisi. Selain dari judulnya dan konjungsi yang ditunjukkan pada soal nomor
(1)  itu, tunjukkan bukti-bukti lain bahwa teks di atas mengandung dua sisi argumentasi.
      Untuk memudahkan kalian, berikut ini diberitahukan sebagian bukti itu, seperti yang terlihat pada bagian yang dicetak tebal pada kalimat-kalimat yang diambil dari teks tersebut. Dalam mencari bukti-bukti yang lain tersebut, kalian dapat berdiskusi secara kelompok yang terdiri atas tiga atau lima orang.
(a)  Perdagangan bebas yang diusung oleh sebuah negara dipastikan dapat menguntungkan atau merugikan negara yang bersangkutan.
(b)  Di sisi lain, gerakan proteksionisme tetap menentang teori pasar bebas. (Yang dimaksud gerakan proteksionisme versus teori pasar bebas). Akan tetapi, perlu dicatat bahwa memang betul penulis teks di atas lebih condong ke sisi yang menyatakan perdagangan bebas itu merugikan.

(4)  Jelaskan prinsip manakah yang dianut Indonesia. Setuju atau tidak setujukah kalian dengan perdagangan bebas?

Tugas 4 Mengeksplorasi Isi Teks "Untung Rugi Perdagangan Bebas"

Kerjakan tugas berikut ini sesuai dengan petunjuk!
(1)  Untuk mengeksplorasi lebih jauh teks “Untung Rugi Perdagangan Bebas”
tersebut, buatlah dua kelompok diskusi untuk membahas isinya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang setuju dengan perdagangan bebas dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak setuju dengan perdagangan
bebas.Identifikasilah kecenderungan yang mendukung sisi ekonom, politisi, dan buruh/pekerja? Buatlah argumentasi untuk tiap-tiap kelompok itu!

Ekonom: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Politisi: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Buruh/pekerja: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 (2)  Berdasarkan dua kelompok argumentasi itu, buatlah dua teks eksposisi.
Kelompok yang pertama condong ke sisi setuju dan kelompok kedua condong ke sisi tidak setuju. Ingat bahwa diterima atau tidaknya pendapat setiap kelompok bergantung pada kuat atau tidaknya argumentasi yang disampaikan. Ikutilah
formulasi berikut ini!

Untuk kelompok pertama:
Pernyataan pendapat
Menurut prinsip-prinsip demokrasi, perdagangan bebas perlu dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian dunia. Perdagangan bebas sangat menguntungkan dari berbagai aspek.
Argumentasi
Dari aspek ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Penegasan Ulang Pendapat
Jelaslah bahwa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Untuk kelompok kedua:

Pernyataan pendapat
Untuk mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri, perdagangan bebas tidak perlu dilaksanakan. Perdagangan bebas sangat merugikan dari berbagai aspek.
Argumentasi
Dari aspek ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Penegasan Ulang Pendapat
Jelaslah bahwa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tugas 5 Mengurutkan Paragraf dalam Teks Eksposisi

Kalian sudah mengetahui bahwa teks eksposisi digunakan untuk mengajukan pendapat atau mengusulkan sesuatu. Pada tugas ini, kalian akan membangun teks eksposisi dengan tujuan tersebut. Untuk itu, ikutilah petunjuk yang diberikan pada setiap nomor!

(1)  Teks yang berjudul “Pemimpin Sosial dan Politik Tidak Harus Mempunyai Pendidikan Formal yang Tinggi”. Paragraf-paragraf pada teks tersebut sengaja dibalik-balik dan kalian diminta untuk mengurutkannya. Sebelum melakukannya, bacalah terlebih dahulu teks tersebut dengan saksama. Ingatlah kembali bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan pendapat (tesis)^argumentasi^pernyataan ulang pendapat.





Gambar 3.6 Einstein sebagai contoh orang terkemuka
Sumber: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Einstein_1921_by_F_Schmutzer.jpg

Pemimpin Sosial Dan Politik Tidak Harus Mempunyai

Pendidikan Formal Yang Tinggi

1.      Betul bahwa pendidikan formal memberikan banyak manfaat kepada para calon pemimpin atau calon orang terkemuka, tetapi pelajaran yang mereka peroleh dari pendidikan formal tidak selalu dapat diterapkan di masyarakat tempat mereka menjadi pemimpin atau menjadi orang terkenal di kemudian hari. Kenyataan bahwa di sekolah dan di perguruan tinggi, orang hanya “mempelajari” teori, sedangkan di masyarakat, orang betul-betul belajar untuk hidup melalui beraneka ragam pengalaman. Pengalaman semacam inilah yang menghasilkan orang-orang terkemuka, termasuk pemimpin sosial dan politik. Orang-orang terkemuka dan pemimpin-pemimpin itu lahir dari hal-hal yang mereka pelajari di masyarakat.

2.      Sudah diketahui oleh semua orang bahwa pendidikan formal itu penting. Akan tetapi, apakah seseorang akan menjadi pemimpin sosial atau pemimpin politik yang bagus pada kemudian hari tidak selalu ditentukan
     oleh pendidikan formalnya. Diyakini bahwa pengalaman juga menjadi faktor penentu untuk menuju kesuksesan.

3.      Dengan demikian, jelaslah bahwa melalui pendidikan formal orang hanya  mempelajari cara belajar, bukan cara menjalani hidup. Meskipun pendidikan formal diperlukan, pendidikan formal bukan satu-satunya jalan yang dapat
     ditempuh oleh setiap orang untuk menuju ke puncak kesuksesannya.

4.      Sekadar menyebut contoh orang terkemuka atau pemimpin sosial dan politik, kita dapat menunjuk beberapa nama. Almarhum Adam Malik, konon ia hanya menyelesaikan jenjang pendidikan dasar tertentu, diangkatmenjadi
     Wakil Presiden Indonesia bukan karena pendidikan formalnya, melainkan karena kapasitas yang ia dapatkan dari belajar secara otodidak. Almarhum Hamka adalah contoh pemimpin lain yang lahir dari caranya belajar sendiri.  Ia juga menjadi pemimpin agama dan sastrawan terkenal sekaligus karena pengalaman belajar pribadinya, bukan karena pendidikan formalnya yang tinggi. Bahkan, Einstein tidak mempunyai reputasi pendidikan formal yang bagus, tetapi melalui usahanya untuk belajar dan melakukan penelitian sendiri di masyarakat, ia terbukti menjadi ahli fisika yang sangat termasyhur di dunia. (Diadaptasi dari Kiat Menulis Karya Ilmiah dalam bahasa Inggris, 2003: 61--62)

(2)  Setelah kalian memahami isi teks tersebut, tentukan urutan yang terbaik dengan memilih (a), (b), (c), (d), atau (e) di bawah ini.
        (a)  1-2-3-4
        (b)  2-1-3-4
        (c)  3-1-2-4
        (d)  4-1-2-3
        (e)  2-1-4-3

(3)  Tulis ulanglah urutan paragraf-paragraf tersebut sehingga kalian mendapatkan teks eksposisi yang bagus.

(4)  Bacalah paragraf 4 itu sekali lagi. Paragraf itu berisi argumentasi. Jelaskan fungsi juga pada kalimat Ia  juga menjadi pemimpin agama dan sastrawan terkenal sekaligus karena pengalaman belajar pribadinya, ... dan bahkan pada kalimat Bahkan, Einstein tidak mempunyai reputasi pendidikan formal yang bagus, ...!

(5)  Bacalah juga paragraf 3 itu sekali lagi. Jelaskan fungsi dengan demikian pada kalimat Dengan demikian, jelaslah bahwa melalui pendidikan formal orang hanya mempelajari cara belajar, bukan cara menjalani hidup.
Read More